UTAK ATIK DANA HAJI

Wacana memanfaatkan dana haji yang sedang parkir untuk diinvestasikan pembangunan infrastruktur tentu saja menjadi kontrovesi di masyatakat karanabersamaan dengan diberlakukannya kebijaksanaan Pemerintah tentang Perppu Ormas dan pembubaran HTI. yang dituduh sebagai jalan kesenang wenangan Pemerintah untuk membelenggu ummat Islam, kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Ketetapan pembubaran HTI yang tidak membutuhkan Keputusan pengadilan sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Perppu Ormas yang baru. Pada saat yang hampir bersamaan wacana pemanfaatan dana haji yang seedang parkir itu dimanfaatkan oleh  Pemerintah untuk pembangunan infastruktur itu.

Di satu phak Pemerintahj menunjukkan ketidaksuklaannya kepada ummat Islam dan dipihak lain Pemerintah ingin memanfaatkan dana setoran haji yang bisa parkir hingga belasan tahun plus dana abadi milik jama'ah haji yang namapknya belum direncanakan untuk digunakan.Bagi pihak yang sedang gondok kepada kebijakan pemerintah yang berhasil membangun kediktatoran tentu serta merta menolak tegas gagasan ini terkait upaya memudahkan layanan haji dan mengurangi ketinggian biaya haji, sementara kacamata ekonomis tentu saja melihat ini peluang besar pemanfaatan dana parkir yang memang masih lama akan dipergunakan itu untuk mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan diberbagai bidang. Dan tetu saja nanti ada kelompok fragmatis yang akan mengikuti kemana derasnya angin bertiup.

Tetapi wajar saja manakala kita mengingat tingkat kebocoran dana pembangunan kita masih tinggi, tentu saja dalam penggunaan dana haji dan dana abadi jamaah haji ini tak akan luput dari aktivitas at gulipat itu. Selain itu masih terlampau banyak informasi akan kecurangan kecurangan proyek itu berseliweran secara liar. Ditambah lagi ketidaksmaan sikap para pejabat, umpama analisis pendapat . lembaga resmi audit Keuangan Negara BPK  akan berbeda dengan pendapat KPK atau semacam itu lainnya dalam bentuyk hiruk pikuk antar lembaga tinggi negara, jelas jelas ini akan menumbuhsuburkan ketidak percayaan masyarakat kepada Penyelenggara Pemerinrahan, bahwa mereka mereka itu belum becus mengelola keunagan. Masih butuh waktu lama dan perjalanan panjang untuk meyakinkan masyarakat, apalagai menjelang Pilpres dan lain sebagainya, akan sangat cerdas berbagai pihak untuk memanfaatkan keuntungan politik bagi kelompok tertentu.