Kamis, 27 Juli 2017

BERLOMA MEMBUAT BERITA BOHONG



Di jaman serba terbuka ini salah salah ujung ujungnya kita memang tak boleh percaya kepada siappun kecuali percaya kepada Tuhan. Tidak kurang dari seorang Yusril Ichza Mahendra sebagai pakar hukum mengatakan Jokowi telah mel;anggar UU Keuangan. Jika memang benar bahwa Jokowi telah melanggar UU tentunya heboH dan panik karena besok pagi Presiden bisa di makzulkan. Tetapi ini intinya tidak, semua adem ayem saja, tidak ada kegelisahan, kekhawatiran, bahkan mungkin jika ada peluang hutang maka Jokowi hampir bisa dipastikan akan berhutang, karena memang Presiden kita yang satu ini telah mendapatkan gelar Si Raja Hutang.

Lalu muncul pertanyaan dalam hati sebenarnya data apa yang digunakan Yusril data dari mana. Jika Yusril salah ngomong kenapa tidak ditangkap Bicara tentang data maka itu juga merupakan hal yang mengharuskan kita tidak percaya dengan data data, terutama data yang datang dari Pemerintah.Setiap saat data bisa dibuat.  Pada masa Presiden SBY diumumkan bahwa SBY telah melunasi hutang hutangnya kepada IMF sebelum waktu sesuai perjanjian, tetapi begitu naik Jokowi sebagai Presiden dia mengatakan hutang kepada IMF masih ada, Indonesia masih berhutang kepada IMF. Artinya bahwa Pemerintah itu boleh berbohong, karena boleh bicara apa saja walaupun tampa dukungan data.

Rakyat itu memang dijadikan sasaran cerita bohong, dan benar apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa Pemerintah adalah pembuat cerita bohong atau hoax yang paling dahsyat. Bila Gerung salah pastinya dia sudah dipanggil yang berwajib untuk dijatuhi yang berwajib  Tetapi ternyata tidak, maka berarti Gerung tidak salah alias benar pernyataannya itu. Para penguasa bukan lagi berbicara dan berbuat berdasarkan kebenaran, melainkan hanya berdasarkan kepentingan belaka.

Sulit kita akan mendapatkan lindungan dari Pemerintah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah agar hingga akhir periode Negara ini masih berdaulat, belum bercerai besrai belum mengalami kehancuran. Masih ada Pemerintah yang syah. Harapan kita adalah kita akan dipinpin oleh Pemimpin yang jujur dan mampu melindungi kita semua dari kehancuran. Mari kita berdoa untuk semua.

Senin, 24 Juli 2017

MEGANYA MUSEUMMUHAMMADIYAH SEMOGA TIDAK MENJADI FITNAH



Baru peletakan batu pertama museum Muhamadiyah terasa sangat megah, karena anggarannya tidak murah yaitu 300 Trilyun Rupiah, tidak kurang dari seorang Presiden Jokowi yang tak tahan dengan rasa keingin tahuannya, prihal dananya dari mana. Sudah menjadi rahasia umum manakala lembaga swasta Islam akan membangun suatu bangunan yang besar sudah mengajuakan proposal ke Pemerintah untuk memohon bantuan dana, dan bahkan bila perlu pasang stan di jalan agar orang yang berlalu lalang mdah memberikan bantuan.

Dana 300 Trilyun Rupiah dana didapat dari mana Kata Presiden Jokowi dengan penuh rasa keingin tahuan di jawab  bahwa dana di dapat dari keuntungan berbagai usaha Muhammadiyah sumbangan para aktivis serta simpatisan lainnya. Jawaban ini sangat membanggakan dan menjanjikan bahwa nanti pada saatnya organisasi Islam lainnya bisa membangun tamapa merecoki dana milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah baik APBN dan atau APBD.

Belajarlah daritempramen rejim Jokowi yang kini sedang berusaha, sebuah lembaga Islam boleh saja mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah dalam bentuk dan bergulir sekalipun tetapi harus ada take angd give nya, ada win win sollution dengan kepentingan kekuasaan, yang tentu saja selain akan memberatkan bisa saja dibelakang harus ada yang dikorbankan.

Semakin hari nampak bahwa politik Presiden Jokowi  tak ubahnya seperti bagaimana Amerika dan sekutunya bersikap. sikap dasar Presiden Jokowi dalam politiknya semakin kentara bahwa dia menganut Nasionalisme skulair. Tidak ada wajah ramah kepada kelompok Islam kecuali menguntungkan secara politis atau kekuasaan yang pangkunya sekarang. Itulah kira kitra informasi yang terjejal kemata dan telinga kita khususnya media sosial.

Tidak berarti Prisiden Jokowi diganti maka secara otomatis kita akan mendapatkan pimpinan yang religius, akan tergantung banyak faktor. Karena thesis yang mengatakan bahwa Islam adalah merupakan ancaman dunia setelah padamnya Komunis. Nampaknya Rejim Jokowi sangat erpengaruh oleh thesis itu sehingga merasa perlu

Maka tak ada lain yang kita harapkan adalah agar lembaga lembaga Ormas Islam itu mampu mandiri, dan sama sekali tidak memiliki rasa ketergantungan kepada belas kasihan Pemerintah.

Kamis, 20 Juli 2017

POLITIK PECAHBELAH UNTUK UMMAT ISLAM



Pemecahbelahan ummat Islam nyaris sempurna, diterbitkannya Perppu Keormasan, HTI resmi dibubarkan dan sejumlah organisasi Islam lainnya akan menyusul, lalu NU dapat dana sebesar Rp.1,5 Trilyun. Sangat gampang dibaca strategi ini, yaitu bagaimana caranya agar ummat Islam marah kepada NU diharapkan agar ummat Islam sendiri yang akan memporakporandakan NU, terjadi perpecahan di Tubuh NU dan musuh Islam cumah menyimak saja dan sesekali tepuk tangan agar perpecahan ditubuh Islam jangan pernah berhenti hingga masing masing tergeletak dan tak berdaya. Marah dan jengkel berbaur drmhasm rasa sedih yang sangat mendalam mendengar cerita Cak Nun kehancuran Islam di Nusantara makin nampak nyata.

Sebagai rakyat kecil, selain bodoh kami juga tak memiliki kemampuan berbuat apapun, maka kami meminta kepada para ulama dan pimpinan organisasi Islam agar menghindari rasa saling benci, rasa saling curiga. Hindarilah hal hal yang dapat membuat kerenggangan sekcil apapun sebagai akibat salah tindakan. Pada saat ini nampaknya Pemerintah seang dirasuki keinginan untuk memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam berbuat apa saja demi kekuasaan itu tadi.

Mereka itui sedang dirasuki pemikiran bahwa Islam adalah sesuatu atau kelompok yang harus dihilangkan dari bumi Indonesia ini, kita semua tahu itu rhesis siapa, yang mengatakan bahwa kelompok yang harus diwaspadai setelah tak ada lagi Komunis di Indonesia maka ancaman akan datang dari islam.

Bisa bisa saja NU dan sejumlah organmisasi yang merekomendasikan sejumlah organisasi Islam untuk dibubarkan. Untuk sementara waktu seperti mendapatkan simpati akan mendapatkan kucuran dana sebesar 1,5 Trilyun Rupiah seperti yang dinyatakan oleh Cak Nun. Tetapi manakala itu merupakan program bergulir, maka pada saatnya nanti dana yang dijanjikan itu justeru adalah merupakan celah bagi pihak tertentu untuk mengnacur NU dan sejumlah organisasio kelompoknya.

Pada saatnya kelak itu adalah sebuah malapetakabesar, bila sejumlah anggota masyarakat muslim justeru harus berurusan dengan yang berwajib karena tidak sesuaiprosedur, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran dan lain sebagainya, manakala dana itu diserahkan dalam situasi ummat yang sedang kalangkabut dibuat oleh penguasa dalam upaya mempertahkan kekuasaannya. Semoga tidak terbyukti.

PEMERINTAH MELANGGAR ATURAN, PERPPU PUN LAHIR.



Hampir seratus persen akhirnya Parpol mendukung Pemerintah, tetapi ternyata Pemerintah masih belum merasa cukup, kini Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Ormas yang berdasarkan pemahaman dai kontennya Pemerintah dapat dengan mudah membubarkan Ormas dan menangkapi para Pengurus bersama para anggotanya dengan ancaman yang sangat berat, selama lamanya 20 tahun dan paling cepat lima tahun penjara, manakala ormas bersangkutan dianggap bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan seterusnya. Nampaknya Pemerintah akan memerankan diri sebagai pihak yang menentukan tafsiran Pancasila dan seterusnya.

Nampak seperti pemerintah sekarang sedang menghjadapi masalah yang genting, tetapi kegentingan ini hingga Perppu diterbitkan masih belum disampaikan oleh Pemerintah. Celakanya lagi terlalu banyak para ahli dan pengamat menilai bahwa negara pada saat ini tidak melihat adanya kegentingan, Bahkan ada pengamat yang menuduh bahwa Pemerintah sedang mencipatakan kegentingan itu. Dengan lahirnya Perppu Ormas itu nampaknya Pemerintah mengantongi ijin untuk membubarkanm Ormas,

Serentak sebagian besar Ormas Islam merasa terancam keberadaannya, dia bakal berhadapan dengan kesewenang=ernangan Pemerintahj. Sejumlah Ormas Islam yang dikoordinatori oleh Ketua NU telah merekomendasikan Organisasi yang harus dibubarkan. Yang nampaknya atas laporan dan rekomendasi para pihak Pemerintah dibolehkan melakukan pembubaran, atau atas inisiatif Pemerintah sepenuhnya untuk membubarkan Organisasi Massa yang tak sejalan tentunya. Nampaknya boleh membubarkan Organiasi Massa tampa putusan Pengadilan.  Sehingga bisa saja nantinya pada suatu saat berdasarkan Perppu yang telah diberlakukan itu justeru akan membubarkan Ormas NU dan sejumlah Organisasi yang dikoordinatori Ketua PB NU itu, karena memang bunyi fasal dan Perppu itu adalah seperti itu.

Tidak kurang dari serang Ketua Komnas HAM merasa gelisah atas jalan yang ditempuh Pemerintah, bahkan Ketua Komnas HAM berani menuduh bahwa Pemerintah telah melanggar aturan yang ada, isi Perppu itu telah menabrak dan menyrempet nyerempet di sana, sini. Dan nampaknya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah terkait Perppu ini, sejatinya bukanlah masalah hukum, tetapi masalah politik, kekuasaan, artinya Pemerintah mengehndaki kekuatannya utuh atau bertambah kuat dalam rangka Pemilihan Presiden tahun 2019. Kalau benar itu terkait keinginan kuatnya kedudukan Politik Rejim ini dalam Pemilu yang akan datang, memgapa dia bukan menambah teman, tetapi sebaliknya meningkatkan jumlah musuh, lalu untuk apa berusaha menguasai hampir semua . semua Parpol, jkka di lain pihak memperamai musuh dari unsur rakyat itu sendiri. terlebih diananggap telah melanggar peraturan.