AGAR TIDAK MENJADI SUMBER PERPECAHAN MAKA KPK MEMANG BUTUH PENGAWASAN

Secara bodoh-bodohan saja maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa dalam dunia 'Demokrasi' tidak dibenarkan ada pihak atau lembaga yang terlepas dari 'Pengawasan' termasuk diantaranya KPK, untuk menjawab pertanyaan ini maka terjadi kesimpangsiuran, nampaknya para ilmuanpun tidak mudah mendapatkan kesapakatan bulat, barang kali tidaklah berlebihan manakala kita menuduh mereka semua berbicara sesuai dengan kepentingan mereka masing masing. Manakala kita masing masing berdiri bersikap sesuai kepentingan pribadi dan kelompok maka diyakini KPK mulai sekarang dan yang akan datang akan tumbuh secara liar. Pada saatnya nanti komisioner yang disebut KPK itu akan bekerja sesuai dengan pesanan dari pihak yang memiliki kekuatan, dan manakala mencapai titik itu maka tak dapat dihindari hukum semacam "hukum rimba" (dalam tanda petik) yang akan berlaku.

Dr. Rizal Ramli (ekonom) Sebagai Satu satunya orang yang berani mengatakan bahwa dari lima komisiner KPK itu ada tiga Komisioner yang senang bermain mata dengan pihak pihak yang berkuasa yang bisa disebut pemerintah maupun Non Pemerintah. Yang tentu saja sikapnya sangat dipengaruhi oleh sikap politik dan kepentingan tertentu.  Informasidari Rizal Ramli yang sampaikan di sebuah acara live sebuah televisi swasta yabg selanjutnya viral di media massa. Heran ...  sepengetahuan  saya hinggaseorang tak ada yang merasa keberatan dengan pernyataan Rizal Ramli, sehingga bagi kami kami yang bodo disegala hal ini bahwa pernyataan Rizal Ramli itu benar adanya.

Jika seandainya penrnyataan Rizal Ramli itu benar karena memiliki sejumlah fakta yang valid. Maka siapa yang bisa menanganinya atau meluruskannya. Kalau seandaionya Rizal Ramli itu benar, maka berarti sesungguhnya KPK telah dikuasai oleh orang tau pihak pihak yang memiliki kekuasaan baik di dalam struktur Pemerintahan atau di luar Pemerintahan. Jika demikian adanya maka pada saatnya  maka jika sekarang baru tiga komisioner yang bermain mata dengan kekuasaan maka saatnya nanti kelima limanya harus bermain mata dengan kekuasaan, dan bila demikian itu adanya kita akan menghadapi satu situasi kalang kabut yang akan merugikan bangsa Indonesia.

Sekarang dengan kemunculan kasus Hak Angket DPR tentang KPK maka sekarang kita mulai serentak bicara dan membangun opini masing masing kepentingan dengan dalih demi kepentingan maka menurut henat masyarakat awam tidak akan sesulit itu dalam mencapai kesepakatan bersama. tetapi kenyataannya nampaknya kita sedang memperkuat langkah tegap menuju perpecahan bersama secara nasional. Dan langkah bersama itu nampaknya memang disetting oleh pihak pihak yang memiliki kekuasaan dan kemampuan luar biasa.