Gencar Menyudutkan Ummat Islam, Kontraproduktif.

Setidaknya pada Era Rejim Soeharto masih segar dalam ingatan kita betapa ummat Islam dibentur benturkan dengan Kekuasaan ABRI, cara seperti itu juga dilakukan di era Presiden Jokowi sekarang, ummat Islam dibenturkan dengan Kepolisian. Presiden Soeharto dahulu merapat ke ummat Islam mungkin beliau memiliki jiwa keagamaan dan meningkat takwanya seiring usia atau mungkin dalam waktu bersamaan ihak ABRI mulai menjaga jarak. Lalu akan berubahkah nantinya Politik Presiden Jokowi membenturkan ummat Islam dengan Kepolisian sejalan dengan usia yang menua ataukah dalam waktu bersamaan antara Jokowi dengan Kepolisian berbeda kecenderungan politiknya entahlah. Yang kita harapkan adalah kita semua akan semakin cerdas menyelesaikan semua persoalan kebangsaan ini.

Nampaknya itulah perjalanan politik bangsa ini, yang barangkali sesungguhnya masing masing pihak akan mencari posisi aman. Tetapi sementara ini upaya mencari posisi aman itu adalah dengan cara merusak dan melemahkan yang lain. Dan nampaknya hal yang paling perlu dilemahkan itu adalah kelompok Islam. Berdasarkan sejarah bahwa kelompok Islam ini adalah kelompok yang paling gigi dalam mempertahankan NKRI dari ancaman asing. Lalu haruskah kita menakuti Islam yang telah teruji semangat Keindonesiaanya  dalam perjalanan sejarah Kemerdekaan Indonesia sendiri. Agar memiliki pemahaman yang memadai tentang siapa dan karakter bangsa Indonesia, maka sejarah Indonesia adalah sesuatu yang tak boleh dilupakan.

Tidak kurang dari Presiden Jokowi menyerukan kepada semua agar menyudahi perselisihan paham selama ini karena manakala perselisihan paham itu dipelihara, maka kita semua akan disibukkan dengan hal hal yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Tetapi dilain pihak mengapa justeru pihak Pemerintahpun nampaknya belum menemukan jalan bagaomana cara menyudahi perselisihan paham, yang nampaknya akhir akhir ini perselisihan paham itu adalah antara ummat Islam dan pemerinthah.

Nampaknya tek segan segan pula Ummat Islam menuduhg Pemeringtah melakukan kriminalisasi kepada Ulama, hal inipun sesungguhnya tidak terlalu rumit menganalisanya, yaitu karena setelah Parpol Islam benar benar tak berdaya karena tak lagi memiliki nilai tawar yang memadai, maka sepertinya kelompok ulama segera akan menjadi panutan ummat bukan hanya dalam agama unsich tetapi juga dalam berpolitik. Nampaknya kiblat ummat tidak akan menoleh kepada Pimpinan Partai dan bahkan Ormas Islam yang semula sangat berwibawa. Mereka lebih mempercayai fatwa dan petuah para ulama.

Merupakan kekeliruan yang cukup fatal adalah ketika Penguasa berusaha menguasai Partai Politik. dan dikira semula ketika Pimpinan Parpol tunduk kepada para penguasa maka serta merta jelata akan tunduk begitu saja dalam aspirasi politiknya, tidak mereka menemukan sejumlah ulama yang tidak memiliki keinginan berpolitik namun dalam waktu bersamaan mereka tidak buta politik. Padahal bila akan menguasai ummat maka binalah agar Parpol Parpol itu memiliki kekuatan dan Kemandirian.

Ulama dan Ummat Islam itu sesungguhnya adalah modal besar bagi bangsa ini untuk membangun bangsa secara keseluruhan. Maka kita akan kehabisan tenaga, pikiran. biaya dan waktu bila kita kan memerangi dan melemahkan ulama dan ummat Islam. Karena terbukti pada masa kejayaan PKI yang berlambang Palu arit di jawab oleh Ummat Islam "Dipalu makin Maju, Diarit makin Bangkit"  melemahkan Ulama dan Ummat Islam tidak semudah melemahkan sebuah Partai Politik dalam fersi sejarah Indonesia. Marilah ejarah kita jadikan pelajaran.

Kau Adalah Aku Yang Lain Untuk Memojokkan Ummat Islam ?

Entah apa maksudnya semula, tetapi belakangan ummat Islam merasa disudutkan dengan Film pendek durasi sekitar delapan menit  yang justeru dijadikan Kepolisian sebagai film terbaik yang justeru akan disosialisasikan. Berbagai protes dari kalangan ummat Islam segera mengemuka, dan selain menarik film yang bersangkutan Kepolisian dan Sutradara Fil dituntut meminta maaf. Tetapi tentu saja pihak Kepolisian maupun Sutradara tidak menerima begitu saja protes ummat Islam atau siapapun, karena dari kacamata Kepolisian dan perfileman akan berpendapat bahwa film pendek ini sesuaidengan kenyataan dan memiliki nilai nilai pendidikan.

Sampai kapan ketidak cocokan antara pihak Kepolisian dengan Ummat Islam ini akan berlangsung entahlah, bisa jadi akan sama dengan mendiang Presiden Soekarno dan Soeharto dahulu, yaitu kedua Prsiden yang sering dituduh sebagai Presidn yang dikator itu justeru baru merapat kepada ummat Islam pada saat saat keduanya sudah mulai mengalami kelemahan dan mengendurnya dukungan dari pihak yang selama ini sangat mendukungnya. Entahlah. Tetapi yang kita harapkan adalah rajim ini tidak boleh selamanya akan mengalamiketegangan dengan ummat Islam.

Sebetulnya kita sangat berharap banyak, ketika Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lainya menghimbau keoada semua pihak agar menghentikan kegiatan kegiatan seperti unjukrasa dan semacamnya, karena hal tersebut dirasakan oleh Pemerintah sangat mengganggu aktivitas Pemerintahan, kontraproduktif. Tetapi dengan kemunculan film pendek yang sangat prpokatif ini tentu saja masyarakatpun akan bertanya tanya, apa makna himbauan Presiden Jokowi tadi.

Pada saat kampanye Pilkada DKI juga salah satu calon menampilkan film pendek yang juga menyudutkan ummat Islam secara keseluruhan, Tim Pemenangan kubu yang bersangkutan juga mengatakan bahwa apa yang ditampilkan dalam film Pendek itu selain kenyataan juga memiliki nilai didik, mereka kekeh mempertahankan walaupun film yang bersangkutan akhirnya dihapus dari web resmi mereka tetapi kopy film tersebut beredar dan viral. Akhirnya juga kubu ini menuai hasilnya, yaitu kalah telak diluar dugaan semua pihak, dan bertentangan dengan hitungan matematis.

Masih terngiang diingatan sema Bangsa Indonesia bahkan dunia betapa mulianya ummat Islam yang diekspressikan oleh jutaan peserta unjuk rasa 212 yang memprotes penistaan agama oleh seorang Gubernur DKI yang sedang digadang gadang sebagai "Calon Presiden Yang Datang" ditengah hiruk pikuk aksi unjukrasa tiba tiba muncul sepasang pengantin yang sedang maresa kesulitan lalu menuju gereja Katedral karena banyaknya peserta aksi unjuk rasa.

Tetapi spontan peserta aksi unjukrasa memberikan jalan yang selapang lapangnya agar kedia mempelai ini dapat berlalu menuju Gereja. Bahkan para peserta aksi unjukrasa ikut memayungi kedua mempelai, karena hujan semakin deras, gaun pengantin dibantu diangkat peserta pengunjukrasa agar tidak basah dan kotor, pada saat Bangsa Indonesia merasakan keindahan hal tersebutlah Film milik Polisi yang menyudutkan ummat Islam itu disosialisasikan. Ummat Islam sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.

Semogal ini bisa diselesaikan secara baik baik, demi NKRI.

'TakYakin Polisi-KPK Mampu Menyelsaikan Kasus Penyiraman Novel Baswe...

UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN KEPADA POLISI DAN KAPK BUTUH BANTUAN RAKYAT.
Adalah hak rakyat untuk tidak begitu saja merasa yakin seyakin yakinnya Gabungan Polisi dan KPK akan mampu menguak kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bila benar dalam kasus ini sebenarnya meibatkan orang penting. Alasannya ringan sekali dan gampang dipatahkan, yaitu kasus kasus yang lain yang melibatkan orang penting maka KPK sendiri merasa jiri, ciut nyalinya, dan terakhir dinyatakan KPK tidak menemukan bukti yang meyakinkan. Artinya tidak mudah bagi KPK untuk mencurigai kelompok tertentu, walaupun ternyata tidak segan segan alias pilih pilih. Semakin diteliti semakin sulit menemukan sesuatu yang berarti.

Sementara itu kesan masyarakat terhadap penegakan hukum kita, lalu apakah masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan atas Tim Gabungan Polisi dan KPK ini bisa dipersalahkan. Percuma saja,andai mereka yang tidak percaya ditangkap semua sekalipun maka kepercayaan itu tak begitu saja bisa kita bangun tegak membangkitkan kepercayaan rakyat.

Baik polisi maupun KPK membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membangun kepercayaan, bisa saja  Polisi sebenarnya membutuhkan partisipasi rakyat itu sendiri, tetapi partisipasinya seperti apa, sulit menemukan bentuk partisipasi yang dibutuhkan yang bisa sepenuhnya diterima baik kepolisian maupun KPK, salah salah justeru antara rakyat engan pihak yang tidak berkuasadan Polisi-KPK juateru berada posisiyang beda, walaupun kedua pihak sama sama berabjak dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.

Pada saat ini rakyat hampir merasa tidak lagi memiliki harapan, terserah sajalah kepada penguasa akan seperti apa maunya, karena di lain pihakpun wakil rakyat tak berperan sebagaimana mestinya, sudah lama rakyat tak merasa terwakili oleh Parpol. Yang ada hanya terbelahnya mereka yang memegang kekuasaan dan pihak yang tak berkuasa. Lalu apakah rakyat harus memihak ke salah satunya manakala mereka sedang tak sepaham.

Sekali lagi kita membutuhkan waktu dan waktu itu harus kita lalui dengan kesabaran, karena akan memakan kurban semakin banyak sebagai tumbal atas situasi yang kurang menguntungkan ini.

PENELITIAN TITO BIAS : AGAMA ITU JUGA RACUN ... ?

Mengacu kepada literatur yang dibaca Tito sebagai Kapolri, literatur itu ditulis oleh penulis Barat, lalu sebagai usaha pembanding dan konfirmasi  Tito melakukan wawancara sekitar seribu orang lebih mereka yang terlibat dalam terisme dan berhasil ditangkap maka Tito menyimpulkan bahwa manakala agama Islam sudah bersentuhan dengan politik, maka hasilnya adalah atas nama Tuhan boleh membunuh, itu kesimpulan sebagai seseorang yang walaupuin diagung agungkan sebagai tokoh yang jenius. tetapi tetap saja pangkat dan jabatan sangat mempengaruhinya, bias.

Bila saya tidak keliru dalam menyimpulkan pendfapat Tito setelah studi literatur dan mewawancarai seribu orang teroris maka tak salah bila kita memberikan kritik terhadap Tito yang juga mungkin adalah bagian dari hasil baca kita selama menekuni perkembangan berbagai gejolak  manusia. Terutama yang ingin saya kemukakan adalah mengapa sebagai pembanding atas hasil study Barat tentang teroris Islam itu justeru dikonfirmasi dengan para teroris pula yang lalu digeneralisir dengan Islam secara keseluruhan jelas hasilnya akan bias.

Bila Tito membaca sebuah buku tentang maraknya pelacuran di Indonesia lalu dikonfirmasi kepada para peria hidung belang, maka hasilnya akan jauh berbeda bila dikomfirmasi dengan ulama, maka akan ditemukan data yang berbeda. Bila kita mewawancarai seratus orang hidung belang suka mamanfaatkan wanita tuna susila, lalu kta generalisir bagi sebuah bangsa maka dipastikan hasil penelitian itu akan bias. Dan tidak menghasilkan sesuatu yang representatif.

Mengapa tak wawancarai saja para politisi Islam yang ada di PPP, PKS, PAN, PKB dan sebagainya serta berbagai politisi yang ada di Golkar, PDIP, Demokrat dan seterusnya maka saya yakin hasilnya tidak akan seperti yang Tito sebutkan adalah melegalkan atas nama Tuhan untuk membunuh orang lain.

Wibawa seorang Tito yang memiliki jabatan sebagai Kapolri mungkin akan membuat para hadirin mengangguk anggukan kepala seperti membenarkan, padal tuduhan Tito saya nilai sangat lemah karena sampel penelition tidak reprentatif untuk menggenalirsir politisi Islam yang manakalabersentuhan dengan agama Islam akan berubah menjadi kelompok perusak yang sangat menakutkan sekaligus ancaman bagi budaya, martabat dan perdaban bangsa,  Mengapa Islam menjadi sangat buruk di mata Tito.

Memang tak dapat dipungkiri bhwa dibeberapa negara di wilayah Timur tengah selalu bergolak, pergolakan di Tunur tengah itu lebih dikarenakan di daerah bersangkutan memiliki kekayaan minyak yang luar biasa banyaknya. Andaikan di Timur Tengah hanya punya Islam saja, maka tidaklah banyak minat orang terlibat di dalamnya, kita jga harus adil bahwa Islam di Timur Tengah yang bergolak itu sebagai akibat atau sebagai penyebab. Adalah kejahatan luar biasa politik Yahudi dan Barat, atau Komunis dan China/Rusioa di Timur berhasil mengadu domba ummat Islam di sana.

Maka bila sebagai Kapolri manakala ingin berkilah dalam berpolitik, maka yang diminta adalah berlajulah adil, toh banyak pihak lain yang membaca literatur yang sama, maka jangan sesatkan ummat dengan literatur yang ditulis demi kepentingan beberapa negara yang sangat berpengaruh di Timur Tengah itu, itu sudah menjadi rahasia umum.

Permasalahan yang ada di Indonesia sekarang lebih dikarenakan bahwa Pemerintah masih gagal melaksanakan Pancasila, bila tidak boleh mengatakan bahwa Politik pemerintah juga masih banyak menghianati Pancasila itu sendiri, sehingga Pemerintah sering tidak berlaku adil. Disebut pemerintah berkhianat ketika Pemerintah bersama DOR mau saja mensyahkan UU yang disusun untuk kepentingan asing, berasal dari pihak asing dan menggunakan dana bantuan dari asing untuk mengesahkan UU yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  Sebagian ummat memafkan Pemerintah dan DPR karena keterbatasan keduanya, tetapi ketika ada pihak yang menjadikan Islam sebagai kambing hitam atas segala kekisruhan internal kita, maka sebagai Muslim tentu saja kami protes.

Kalau saja yang dimaksud bercampurnya kepenganutan agama Islam oleh ummat Muslim akan menjadi sesuatu yang sangat buruk ketika bersentuhan dengan politik, lalu yang dimaksudkan adalah atau salah satunya adalah kasus Pilkada DKI. Maka harus dipandang secara jernih. Pertama jangan memaksakan seseorang Pimpinan daerah atau Gubernur DKI seorang Non Muslim karena selain DKI mayoritas Muslim  juga DKI adalah Ibu Kota Negara yang penduduknya adalah mayoritas Muslim terbesar.  Maka sama saja manakala memaksakan Gubernur Bali dipaksakan seorang Muslim atau dibeberap[a daerah lainnya yang mayoritas non Muslim kita akan memaksakan Non Muslim muncul sebagai pemimpin, maka dipastikan akan muncul gejolak, apalagi pada saat Ahok menjadi Wakil Gubernur beliau sudah mengeluarkan aturan terkait penyembelihan hewan kurban yang sepertinya mempersulit kegiatan yang dianjurkan oleh agama. Dan lebih hebatnya lagi adalah bahwa proses penyembelihabn itu tak boleh dilihat anak anak, karenan akan berakibat buruk bagi mental anak anak. Itu awal ketegangan antara ummat Islam dengan pemerfintah daerah.

Yang paling memicu kegaduhan adalah ketika Ahok mengomentari Surat almaidah 51. Maka serentak ummat Islam memberikan jawaban baik yang kontro ataupun pro Ahok. Apakah ini juga disebut agama bersentuhan dengan politik. Karena mau tidak mau sentimen agama muncul bersamaan Pilkada yang artinya agama bersentuhan dengan politik seperti isi ceramah Tito yang katanya berubah menjadi ancaman seperti konen ceramah Tito.

Masih merupakan sesuatu yang wajar manakala sebagian besar Ummat Hindu sebagai kelompok Mayoritas di Bali menginginkan Gubernur Penganut Hindu Yang baik, Wajar bila Daerah Irian menginginkan seorang Bupati, Gubernur yang juga Irian semua wajar, maka juga seharusnya dianggap wajar manakala di wilayah yang mayoritas Muslim menginginkan pimpinan mereka juga Muslim, mengapa ketika ummat Islam di daerah yang mayoritas Muslim ketika menginginkan pimpinan Muslim disebut sumbu pendek, anti Pancasila, Anti UUD 45, dan anti NKRI.

Selama ini pembina Politik di Indonesia seperti akan mengkerdilkan Parpol Islam, berbagai upaya telah dilaksanakan agar Parpol Islam  agar tidak berkembang. Ketika Parpol Islam tidak ada yang berkembang dan memiliki kemampuan menampung aspirasi ummat, maka akibatnya adalah politik Islam disalurkan melalui cara yang lain, Lihat saja dalam kasus Pilkada DKI PPP, PKB, PKS, PAN dll sebagai Parpol yang setidaknya memiliki hubungan hystoris  ternyata tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan ummat islam. Akibatnya banyak suara suara aspirasi ummat sesungguhnya disalurkan melalui FPI bukan melalui Parpol Islam. Lihat saja kampanye lebih efektif dilakukan oleh pengajian pengajian di FPI ketimbang partai pendukung calon baik Anis - Sandi maupuan Ahok Jarot.

Harap tidak buru buru menyalahkan gejolak politik di Syiria karena perpolitikan dalam negeripun tidak kondusif, ketika Partai Islam dikeburi dan tak memiliki kemampuan menampung aspirasi ummat maka akan menyuburkan politik ekstra parlemen. Segala sesuatunya seharusnya diharapkan bisa terkomunikasi dengan baik oleh Parpol Islam, maka jangan heran manakala ekstra parlementer akan jauh lebih disukai, dalam hal ini yang pantas disalahkan adalah pembina politik, buykan ummat Islam, dalam hal ini maka saya ingin mengatakan bahwa Tito mengalami bias dalam kajiannya.

Sebagai seorang awam dan bukan akademisi bisa jadi analisa saya serampangan dan banyak kesalahan, tetapi yang ingin saya katakan adalah tidaklah berarti analisis oleh Tito sebagai Kapolri itu jaminan kenenaran, karena dengan pangkat dan jabatannya dari kacamata akademis akan kehilangan sumjektivitas. Kehilangan objektivitas sma dengan hoax