Senin, 08 Mei 2017

PEMBUBARAN HTI ATAS DASAR PERINTAH PRESIDEN



LAKSANAKAN SESUAI ATURAN SECARA ADIL

Pemerintah tidak main main dalam rencana untuk membukerja barkan sejumlah organisasi yang dianggap tidak Pancasilais, silakan saja Pemerintah menjatuhkan ketetapan jika memang memiliki data data yang akurat bahwa keberadaan organisasi tersebut memang tak sejalan dengan Indonesia atau memiliki aktivitas yang akan membahayakan stabilitas di Indonesia.

Yang kita inginkan adalah Negara ini bekerja sesuai dengan Konstitusi, Pancasila, UUD 1745, NKRI seperti yang sering dijadikan bahan pidato oleh Pemerintah sendiri dan dalam penerapannya dilaksanakan secara adil. Yang dikhawatirkan oleh rakwat Warganegara bahwa Pemerintah melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan tuntunan kaidah serta aturan yang berlaku, atau dalam pelaksanaanya tidak adil. alias tebang pilih.

Sebagaimana sering ducapkan oleh banyak pengamat dan banyak pihak hukum kita tajam kebawah dan tumpul ke atas, ketika ada pelanggaran yang melibatkan pejabat atau kelompok tertentu maka tiba tiba saja hukum itu menjadi tumpul, sehingga ada harus diistimewakan dan tidak dijatuhi hukuman seperti halnya pelanggar lain yang sama kasusnya.

Barangkali akan lebih elok manakala Keputusan Keputusan itu dijatuhkan adalah berdasarkan Keputusan Pengadilan dengan proses sidang dan pembahasan, ketimbang hanya sekedar Perintah Presiden, barangkali saja Presiden memiliki data data hasil investigasi intelijen, maka juga harus diuji apakah data yang dikumpulkan intelijen itu cukup akurat, serta sejumlah orang diduga terlibat dalam pelanggaran dapat memberikan sejumlah keterangan.

Apalagi pada saat ini memang sudah menjadi rahasia umm, bahwa sejumlah orang dalam jumlah yang banyak telah menghidupkan kembali organisasi yang memang jelas jelas terlarang, mereka bebnas beraktivitas, misalkan saja PKI. Ini cepat atau lambat akan menjadi masalah besar, manakala Pemerintah tidak memiliki ketegasan.

Sekali lagi memang tidak masalah Pemerintah melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu  asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dalam pelaksanaanya juga diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih, hiruk pikuk selama ini harus jujur diakui bahwa itu semua dikarenakan Pemerintah sering Lambat atau lalu melaksanakan peraturan, dan ketika dilaksanakan peraturan itu, itu dilaksanakan secara tidak adil.

Pidato Gubernur Kalbar Yang Akan Usir Habib Rizieq Syihab Jika Ke Kalima...



Adil Katelino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata ... Aruuss. Terjemahan bebasnya Adil terhadap Semua, Berbahagia seperti di Surga, dengan cara Patuh kepada Tuhan.Hal tersebut dietahui sebagai salam dan bahkan sikap, motivasi bicara dan berbuat, aktivitas kehidupan sehari hari baik oleh Suku dayak maupun oleh masyarakat Kalimantan Barat merupakan ruh dan jiwa aktivitas kemasyarakatan di Kalimantan Barat Dengan berdasrkan keadilan bagi semua, dengan kesenangan dan kesejahteraan yang surgawi sebagai tujkuan, dan untuk itu keopatuhan serta ketergantungan kepada Tuhan sebagai jalan yang harus ditempun, itulah sebabnya maka itu menjadi salam "Adil Katelino, Bacuramin Kasyuraga, Basengat Kajubata .... Aruuusss ...."

Tetapi mengata Gubernur Kalimantan Barattiba tiba diketahui marah besar sehingga bersikap dan berucap. Ucapannya sama sekali tak menggambarkan salam tersebut di atas Adil Katelino, Bacuramin Kasyuraga dan Basengat Kajubata. Hal ini dikarenakan Gubernur dalam pidatonya sangat marah sehingga ketinggian siap daerah itu tertutup adanya oleh kemarahan beliau. Beliau memposisikan dirinya sebagai provokator untuk mengusior, Habib Riziq dan Tengku Zulkarnaen yang keduanya dikenal sebagai Ulama Kenamaan.

Sebenarnya Tengku Zulkarnain telah mengalami sendriri bagaimana masyarakat Dayak telah mengusirnya ketika beliau hendak mebdarat, beliau disambut oleh protes yang telah menunggu di tangga pesawat, dan beliaupun dilarang turun oleh awak pesawat. Sedangkan Habib Riziq Sihab sepertinya belum terdengar diusir oleh Warga Dayak di Kalimantan Barat.

Minggu, 07 Mei 2017

TERNYATA PUAN ITU JUJUR DAN CERDAS



Tak disangka anggota Kabinet yang paling cantik itu, yang bernama Puan Maharani, yang jarang bicara dan berpendapat, yang sering dianggap tak layak menjadi anggota Kabinet kerja Kerja Kerja, ternyata jujur dan cerdas. Jujur ia mengetahui bahwa angka kemiskinan itu kini sedang meningkat, jujur diamengetahui bahwa kemampuan Pemerintah untuk mengantisipasinya juga sangat terbatas, dan cerdas bahwa Puan Maharani melihat ada peluang partisipasi masyarakat miskin sangat terbuka untuk menciptakan gerakan nasional, secara serentak orang miskin membiasakan untuk mengurangi porsi makan. Semestinya Puan diacungi Jempol, tetap dasar kita biasa rese, orang yang begini ini sering kita jadi bahan olok olokan. Untungnya Presiden Jokowi telah arif sebelumnya, dia paham siapa Puan Maharani, sehingga sampai saat sekarang Puan harus dipertahankan, itulah kelebihan Jokowi, yang santun dan perasa.

Jujur saya katakan bahwa bagi Puan Maharani yang masih terbilang miskin pengalaman itu, bisa berfikir seperti itu adalah sudah sangat luar biasa, dan selayaknya kita apresiasi. Ibarat kata orang bijak ambil baiknya dan maafkan  keburukannya. Namun bukan berarti kedudukan Puan Maharani harus dipertahankan, karena memilih dan mengganti anggota Kabinet bukan masalah pintar atau tidak pantar, cerdas atau tidak cerdas, baik atau tidak baik. Para anggota kabinet itu nampaknya didasarkan ada pertimbangan yang lain  Lihat saja para menteri yang dibebas tugaskan, mereka terdiri dari orang hebat hebat.

Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya mengapresiasi kejujuran dan kecerdasan Puan Maharani, Puan ingin katakan bahwa angka kemiskina itu meningkat sementara kemampuan Pemerintah semakin terbatas, maka harus dibutuhkan gerakan bersama dari mereka yang tergolong miskin untuk melakukan gerakan penghenatan, walaupun istilah yang dipakai adalah diet, harap dimaklumi karena Puan Maharani adalah emak emak yangsangat merasakan manfaat dari diet itu. bagus kan ... ?

OBRAL (ISTILAH) MAKAR



Makar itu adalah kejahatan yang menjijikkan karena ada usaha dan kesepakatan menjatuhkan untuk menjatuhkan Pemerintah yang syah, pemerintah yang baik yang melaksanakan aturan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Demokrasi. Tetapi akhir kahir ini istilah makar itu dibuat seperti dipanggung dagelan saja, istilah makar akan dilekatkan kepada siapa saja dan kapan saja serta terkait apa saja, ituboleh boleh saja, artinya makar itu adalah belum tentu terkait kejahatan, melainkan kepentingan Penguasa. Manakala kepentingan para Penguasa terganggu maka makar itu namanya, maka satu saat makar itu juga akan ditimpakan kepada seorang gaek yang setiap harinya harus meminum sejumlah obat agar yang bersangkutan sekedar mampu duduk di kursi roda. Makar !

Pada suatu saat anak cucu tak boleh takut dan negri mendengat tuduhan makar, karena makar telah ada di mana mana, ibarat jualan, maka ini telah banting harga, obral besar sehingga orang bisa punya makar siapapun dia. Jadi anak cucu kita nanti tak perlu takut takut mendengar istilah makar, karena akan menjadi hal yang biasa. Apakah ini akan berlanjut sehingga makar itu menjadi familiar di telinga anak cucu kita, mereka yang makar itu cukup ditahan dalam hitungan jam, saja sekedar dimintai keterangan, atau cuma ngobrol ngobrol saja seperti cerita Kiflan Zein.

Saran kita yang hanya bisa membuat saran dan sakaligas disarankan untuk tak usah didengar menanggapi saran ini  adalah :  "Sebaiknya penguasa tidak gampang gampang membuat stempel makar,  jatuhkan stempel makar itu manakala dietemukan bukti hasil kegiatan intelijen resmi yang akurat, sehingga tergambar dibenak masyarakat bahwa makar itu benar benar terkait kejahatan yang akan merebut kekuasaan secara tidak syah" Ini hanya sekedar saran agar Penguasa tidak usah mendengarkan saran saran seperti ini, itu saja. Apalagi kita sudah bantung harga. Apa bisa kita naikkan lagi .... ?